Profil

Renstra 2017 - 2021



BAB I

 

PENDAHULUAN

 

 

1.1 Latar Belakang

 

Sejalan dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk meningkatkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang – undangan  diatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan  berkelanjutan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan.

Mengacu pada upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

  1. Penyusunan rencana
  2. Penetapan rencana
  3. Pengendalian pelaksanaan rencana
  4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.  

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh komponen pelaku pembangunan di Kota Denpasar mengemban amanat untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, dan program prioritas Walikota serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan  RPJMD Provinsi Bali dan RPJM Nasional.

            Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar, maka  Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Denpasar Timur melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.  Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan  Denpasar Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah ( Kecamatan Denpasar Timur ) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah ( Kecamatan Denpasar Timur ) yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ( Kecamatan Denpasar Timur ) serta berpedoman pada RPJMD Korta Denpasar. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Kecamatan Denpasar Timur (Perangkat Daerah) sebagai proses yang sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Denpasar.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Kecamatan Denpasar Timur merupakan perencanaan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Timur melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Kecamatan Denpasar Timur dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkann visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur. Kedua menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Camat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat Daerahmerupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Denpasar Timurharus sinergis  dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar   1.1

Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

Kecamatan Denpasar Timur merupakan salah satu perangkat daerah Kota Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan pasal 229 dimana Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra)  Kecamatan Denpasar Timur. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Timur dalam periode Tahun 2016 – 2021.

 

1.2  Landasan Hukum Penyusunan Renstra

 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

  1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undanagn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
  4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
  8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi  Pemerintah.
  18. Peraturan Mentri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar  (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar  Nomor 4).
  20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar  (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar  Nomor 9).
  21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) No.5 Tahun 2016
  22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

 

 

 

 

 

1.3  Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan   Denpasar Timur

 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Denpasar Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Berpijak dari maksud tersebut diatas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

  1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021 (selama lima tahun).
  2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Denpasar Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021 (selama lima tahun).
  3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Timur
  4. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Denpasar Timur baik Tahunan maupun Lima Tahunan selama periode 2016 – 2021.

 

1.4  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Rentra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

 

BAB  I     : PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021.

BAB II     : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Bab ini mendeskripsikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur.

 

BAB III   : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini mendeskripsikan tentang isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta analisis  internal dan eksternal yang dihadapi Kecamatan Denpasar Timur dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

BAB IV   : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mendeskripsikan tentang visi, misi,tujuan,sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Denpasar Timur periode Tahun 2016 – 2021 dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar.

BAB V     : RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR  KINERJA DAN

                   PENDANAAN INDIKATIF

                    Bab ini mendeskripsikan tentang program dan kegiatan sebagai penjabaran strategi dan kebijakan Kecamatan Denpasar Timur yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam periode tahun 2016 – 2021.

BAB VI      : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR

                           Bab ini mendeskripsikan tentang indikator kinerja utama Kecamatan Denpasar Timur yang menguraikan indikator – indikator  yang akan dicapai dalam lima tahun (periode tahun 2016 – 2021) sesuai dengan Tupoksi Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar.

BAB VII     : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang meliputi pedoman kaidah dan harapan dari Kinerja Kecamatan Denpasar Timur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR

 

2.1  Profil Pelayanan Pada Kantor Camat Denpasar Timur

 

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, maka Kecamatan pada dasarnya melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di Wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan dan melaksanakan fungsi pelayanan umum pemerintahan.

Kecamatan Denpasar Timur terdiri dari 4 Kelurahan dan 7 Desa serta 12 Desa Pekraman/Desa Adat dengan luas wilayah  22,31 km2, dengan jumlah penduduk +/- 148,890 Jiwa (Denpasar Timur Dalam Angka Tahun 2015).  Adapun Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Denpasar Timur adalah sebagai berikut :

1.      Kelurahan Kesiman, dengan luas wilayah 2,43 Km2

2.      Kelurahan Sumerta, dengan luas wilayah 0,50 Km2

3.      Kelurahan Penatih, dengan luas wilayah 2,73 Km2

4.      Kelurahan Dangin Puri, dengan luas wilayah 0,62 Km2

5.      Desa Kesiman Petilan, dengan luas wilayah 2,84 Km2

6.      Desa Kesiman Kertalangu, dengan luas wilayah 3,76 Km2

7.      Desa Penatih Dangin Puri, dengan luas wilayah 3,12 Km2

8.      Desa Sumerta Kaja, dengan luas wilayah 0,52 Km2

9.      Desa Sumerta Kauh, dengan luas wilayah 0,87 Km2

10.  Desa Sumerta Klod, dengan luas wilayah 2,68 Km2

11.  Desa Dangin Puri Klod, dengan luas wilayah 2,23 Km2

Sedangkan Desa Pekraman / Desa Adat yang ada di Wilayah Kecamatan Denpasar Timur adalah sebagai berikut :

1.      Desa Pekraman/ Desa Adat Kesiman

2.      Desa Pekraman/ Desa Adat Sumerta

3.      Desa Pekraman/ Desa Adat Tanjung Bungkak

4.      Desa Pekraman/ Desa Adat Yangbatu

5.      Desa Pekraman/ Desa Adat Pagan

6.      Desa Pekraman/ Desa Adat Penatih

7.      Desa Pekraman/ Desa Adat Penatih Puri

8.      Desa Pekraman/ Desa Adat Tembau

9.      Desa Pekraman/ Desa Adat Anggabaya

10.  Desa Pekraman/ Desa Adat Bekul

11.  Desa Pekraman/ Desa Adat Pohmanis

12.  Desa Pekraman/ Desa Adat Laplap

 

Untuk dapat melihat gambaran tentang cakupan luas wilayah Kecamatan Denpasar Timur sebagai wilayah Kerja Kecamatan seperti dalam gambar berikut :

Gambar 2.1.

Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Timur

Dalam melayani penduduk Kecamatan Denpasar Timur terutama untuk pelayanan administrasi perkantoran telah  diupayakan ruang pelayanan umum yang cukup memadai mengikuti ketentuan dari standar pelayanan minimal sehingga masyarakat merasa nyaman untuk mendapatkan sebuah layanan dari Kecamatan Denpasar Timur, hal ini juga terkait dengan  diterapkannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), layanan lainnya yang diberikan oleh Kecamatan Denpasar Timur adalah untuk kepentingan pemenuhan data dan pemberdayaan masyarakat bagi PERANGKAT DAERAH teknis terkait dengan maksud pencapaian tujuan yang lebih besar yaitu kesejahteraan masyarakat.

 

2.2  Struktur Organisasi, Tugas, Pokok Dan Fungsi Kecamatan Denpasar Timur

 

Mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Pasal 5), susunan Organisasi Kecamatan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

a.       Camat

b.      Sekretariat Kecamatan :

1.      Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2.      Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c.       Seksi Pemerintahan

d.      Seksi Pemberdayaan Masyarakat

e.       Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dan Kebersihan

f.       Seksi Kesejahteraan Rakyat

g.      Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan

h.      Kelompok Jabatan Fungsional

 

            Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa  Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Lebih lanjut dalam pasal 225 ayat 3 menyatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebutan lain dan Kelurahan;
  2. Pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  3. Pembinaan pemberdayaan Masyarakat;
  4. Pembinaan Kesejahteraan rakyat;
  5. Pembinaan Pelayanan Umum;
  6. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

 

A.  Camat mempunyai tugas :

a.    Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b.    Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c.    Mengoordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d.   Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

e.    Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f.     Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g.    Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain Kelurahan;

h.    Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;

i.      Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan peundang – undangan.

 

 

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

a.    menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan  serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.    mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.    memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.   menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.    mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

f.     mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program Kerja Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g.    menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h.    melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan ;

i.      mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

j.      membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan

k.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

C.               Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a.    merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.    mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.    melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan,menyusun rencana kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

f.     menyiapkan bahan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan berdasarkan rencana kegiatan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan Kecamatan;

g.    menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan

h.    menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja Kecamatan;

i.      menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja kecamatan

j.      melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai sistem akuntansi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan  ;

k.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

l.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaandan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

m.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

D.                     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a.    merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.    mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.    melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;

f.     melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.    melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;

h.    menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;

i.      menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;

j.      melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai ;

k.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

l.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

m.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

 

 

E.   Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

a.    merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.    mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;

c.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.    menyiapkan program kegiatan / koordinasi  penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;

f.     menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;

g.    melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

h.    memberikan bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;

i.      melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan Desa/Kelurahan;

j.      menyiapkan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas pengelolaan pemerintahan Desa/Kelurahan;

k.    menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan ;

l.      menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa/kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

m.  mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

n.    menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

o.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

F.      Seksi Ketentraman,Ketertiban Umum dan Kebersihan mempunyai tugas ;

a.    merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman,Ketertibandan Kebersihanberdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.    mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman,Ketertibandan Kebersihan;

c.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman,Ketertibandan Kebersihansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman,Ketertibandan Kebersihansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.    menyiapkan program  kegiatan / koordinasi pembinaan kesatuan bangsa  dan perlindungan masyarakat,  ketertiban wilayah, ketentraman,kebersihan,idiologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f.     melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah,kebersihan,idiologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan  polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan stabilitas masyarakat ;

g.    menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban wilayah,kebersihan,idiologi negara, politik dalam negeri dan  polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;

h.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman,Ketertibandan Kebersihandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman,Ketertibandan Kebersihansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

j.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

       

G.    Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

a.    merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.    mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

c.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.    menyiapkan   program kegiatan / koordinasi  pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;

f.     menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatansesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;

g.    melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan  kecamatan;

h.    menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

i.      mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

j.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

k.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

H.Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

a.    merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyatberdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.    mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;

c.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.    menyiapkan  program  kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan  dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat  sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f.     mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;

g.    menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

h.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

j.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

I. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

a.    merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.    mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum;

c.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.   memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.    menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f.     melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan, perijinan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

g.    menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan  bahan pemecahan masalah;

h.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

j.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

.    Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Timur adalah sebagai berikut :

 

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Timur

 

       
   
 
 
 

 

 

 

 


                                                                                          

 

 

 
 
 

 


                                                                               

 

 

 

       
   
 
 

Kelompok Jabatan Fungsional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3. Sumber Daya Kecamatan Denpasar Timur

 

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Denpasar Timur tentunya memerlukan sumber daya untuk mencapai hasil kegiatan secara maksimal.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kinerja Kecamatan Denpasar Timur adalah sebanyak 33 orang dengan rincian sebagai berikut :

 

Tabel 2.1

Data Pegawai Kecamatan Denpasar Timur Berdasarkan

Golongan dan Jenis Kelamin

 

Jenis Kelamin

Gol. IV

Gol. III

Gol. II

Gol. I

Jumlah

Laki-laki

        2

6

13

3

24

Perempuan

 

7

4

 

11

Jumlah

2

13

17

3

35

 

 

 

Tabel 2.2

Data Pegawai Kecamatan Denpasar Timur Berdasarkan

Pendidikan

 


Foto
Pembinaan Karang Taruna Tahun 2017
Video
No Video.
Facebook
Twitter

Jenis Kelamin

S2

S1

Dipl

SMA

SMP

Laki-laki

2

3

2

9

4

Perempuan

 

3

2

6

2

Jumlah

2

6

4